Ini Respon AWPI Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

Bandar lampung , (saiwawai.id)- Pasca pemeriksaan 30 orang saksi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terkait dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk DPD AWPI Lampung.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD AWPI Lampung Bung Refky Rinaldy saat ditemui dikantornya. Ia mengatakan bahwa, pihaknya sangat mendukung penuh upaya yang telah dilakukan oleh pihak kejati dalam mendalami dugaan Korupsi dana hibah KONI Lampung tersebut.

“tidak ada alasan untuk tidak mendukung dan mensuport upaya hukum yang dilakukan oleh APH termasuk Kejati. Persoalan ini harus segera di proses dan diselesaikan agar tidak menjadi asumsi publik belaka, ditakutkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Intinya kebenaran harus diungkap dan hukum harus ditegakan,” Kata ketua DPD AWPI Lampung itu.

Selain itu, Lanjutnya, DPD AWPI Lampung akan fokus dalam melakukan pengawalan dalam konteks pemberitaan terkait persoalan KONI Lampung ini. “Kami berharap APH dapat bekerja secara maksimal. Saya juga akan perintahkan tim khusus dari AWPI Lampung untuk melakukan pengawalan sampai selesai. Publik harus tau apapun hasilnya, mau satu rupiah pun kalau itu korupsi ya tetap korupsi ada hukum yang akan menindak nya, lampung harus bersih dari Korupsi,” Ungkapnya.

“Yang kami ketahui sejauh ini sudah ada kurang lebih 30 orang saksi yang telah di panggil Kejati. kita juga ikut mendalami hasil nya dengan berbagai mekanisme dan varian cara dalam konteks Jurnalistik. termasuk Frans Nurseto yang kemarin baru dipanggil kejati, langkah AWPI ini dalam rangka mendukung Gubernur Arinal dalam membersihkan Lampung ini dari bau bau korupsi, untuk lampung yang berjaya tentunya,” Ujarnya.

“Kita juga menunggu ini, dimana sikap ketua KONI Lampung dalam persoalan ini, saya minta ketua KONI juga terbuka dalam informasi saat dikonfirmasi awak media, wartawan saya beberapa kali menghubungi ketua KONI Lampung ini cuman gada respon, malah di Blok WA nya, sulit juga ditemui nya sudah kayak mau ketemu Presiden aja, jangan begitulah, kita hanya ingin ada keterbukaan informasi terhadap publik saja, dan itu di atur dalam Undang-undang,” Pungkasnya. (Rls/TIM AWPI Lampung)